NARASI21.ID- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperketat celah korupsi dan memperkuat transparansi birokrasi. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini didorong untuk menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa.
Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa IEPK dan MRI bukan sekadar instrumen administratif di atas kertas untuk mengejar penilaian, melainkan cerminan riil dari kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini parameter penting yang berkontribusi besar terhadap tata kelola pemerintahan. Menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” ujar Iwan.
Iwan tidak menampik bahwa capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) saat ini menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Adanya perubahan indikator penilaian membuat banyak daerah di Indonesia mengalami penurunan level maturitas SPIP. Namun, Bone Bolango memilih untuk menjadikannya sebagai cambuk evaluasi.
”Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan,” tegasnya.
Kabar baiknya, sejumlah indikator reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango sejauh ini masih menunjukkan tren positif, termasuk peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Akuntabilitas Kinerja.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Sekda adalah repositori tanggung jawab pencegahan korupsi. Iwan mengingatkan bahwa mitigasi risiko bukanlah tugas eksklusif Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semata.
Sekda Bone Bolango juga memberikan suntikan motivasi kepada seluruh jajaran ASN Bone Bolango. Di tengah situasi efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah yang sedang terjadi, pelayanan publik tidak boleh kendor.
“Di tengah efisiensi, kita tetap harus berbuat yang terbaik. Membenahi apa yang masih kurang, menjaga apa yang sudah baik. Ujung dari semua upaya ini adalah birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri dan didukung penuh oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo selaku narasumber dan pendamping teknis.
