NARASI21.ID- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/6/2026).
Ranperda tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, didampingi Wakil Bupati Risman Tolingguhu. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dilakukan setelah laporan keuangan daerah melewati audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pidatonya, Bupati Ismet Mile menggarisbawahi bahwa dokumen pertanggungjawaban ini memuat potret menyeluruh mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun 2025. Seluruh anggaran yang keluar telah dialokasikan untuk membiayai program prioritas, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga operasional roda pemerintahan.
”Inti dari laporan pertanggungjawaban APBD ini adalah bagaimana pendapatan dan pengeluaran daerah diimplementasikan secara nyata selama satu tahun anggaran. Sesuai regulasi, semuanya harus transparan dan akuntabel setelah diaudit oleh BPK,” ujar Ismet Mile.
Bupati Ismet juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang harmonis antara jajaran eksekutif dan legislatif. Menurutnya, fungsi penganggaran, pengawasan, dan pengendalian yang berjalan seimbang antara Pemkab dan DPRD Bone Bolango menjadi jangkar utama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
”Sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif adalah kunci. Dengan kolaborasi ini, kita memastikan setiap rupiah yang ada di APBD bergerak selaras dengan kebutuhan rill pembangunan daerah dan mampu menjawab aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, Ismet menegaskan bahwa penyampaian Ranperda ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan keterbukaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Bone Bolango.
Melalui ruang pembahasan bersama DPRD nanti, Pemkab Bone Bolango berharap ada evaluasi yang objektif terhadap setiap capaian yang ada. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan kompas dan fondasi utama untuk merumuskan kebijakan anggaran yang jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas pada tahun-tahun mendatang.
