NARASI21.ID – Dalam beberapa hari terakhir, intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan signifikan.
Kondisi ini telah menyebabkan munculnya genangan dan banjir di sejumlah titik, serta memicu kekhawatiran akan potensi tanah longsor dan kejadian bencana ikutan lainnya.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh stakeholder untuk meningkatkan kewaspadaan dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka penanganan darurat.
Melalui Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali, pemerintah menegaskan bahwa langkah kolaboratif sangat diperlukan agar respons kebencanaan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Sejumlah instansi terkait diminta menjalankan peran strategisnya masing-masing.
Sekretaris Daerah, selaku Kepala BPBD secara ex officio, diamanahkan untuk memimpin koordinasi penanggulangan bencana sekaligus memastikan seluruh unit terkait bergerak sesuai tugas pokok dan fungsi.
Sementara itu, BPBD ditetapkan sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi, distribusi bantuan, dukungan logistik masa darurat, hingga tahap rehabilitasi pascakejadian.
Dinas Sosial dan PMD melalui relawan Tagana juga mendapat mandat untuk turun langsung membantu warga terdampak.
Tugasnya meliputi evakuasi dan penyelamatan korban, pemberian pertolongan awal, hingga pengelolaan dapur umum dan layanan darurat di titik pengungsian.
Di sisi lain, Dinas PUPRPKP diminta menyiagakan alat berat serta armada pendukung untuk mengatasi longsor, kerusakan jalan, maupun kerusakan jembatan.
Dinas Kesehatan ditugaskan mengaktifkan fasilitas kesehatan di sekitar wilayah bencana serta menyiapkan dukungan medis tambahan bersama PMI.
Dinas LHP diarahkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di titik-titik rawan, sementara Dinas Dikbud diminta memetakan sekolah-sekolah yang terdampak banjir serta menggerakkan para guru sebagai relawan lokal untuk membantu warga.
Satpol PP juga berperan dalam penanganan kebakaran dan tenaga bantuan di lokasi bencana apabila dibutuhkan.
BPKPD diharapkan menyiapkan dukungan pembiayaan darurat melalui pos anggaran terkait, sedangkan seluruh OPD, kantor, dan bagian pemerintahan diminta memberikan dukungan nonmengikat secara ikhlas dalam upaya kemanusiaan ini.
Camat dan Kepala Desa memegang peran penting di tingkat wilayah paling depan. Mereka diarahkan untuk segera mengidentifikasi titik-titik terdampak, melakukan evakuasi awal, memberikan pertolongan pertama, serta melaporkan kondisi lapangan sambil menunggu dukungan teknis dari dinas terkait.
Tak hanya itu, Perumda Tirta turut diminta memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi air bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah bencana.
Adapun para Staf Ahli Bupati dan Asisten diminta mengoordinasikan OPD atau unit kerja mitra dalam partisipasi penanganan kebencanaan.
Pemerintah Kabupaten menegaskan bahwa seluruh upaya ini merupakan tugas mulia sebagai perwujudan kehadiran negara untuk melindungi masyarakat.
Partisipasi aktif setiap unsur diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak musibah serta mempercepat proses pemulihan di daerah.
