NARASI21.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 pada Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang video conference (vidcon) ini diikuti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Boalemo serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor tersebut menjadi langkah strategis Pemda Boalemo dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Rakor diawali dengan penyampaian Wakil Bupati Boalemo terkait surat dari Polda Gorontalo Nomor: B/340/II/2026/Ditreskrimsus tertanggal 13 Februari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Boalemo dan berisi permohonan pembukaan Toko atau Lapak Pengendali Inflasi di seluruh pasar yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri, diperlukan langkah konkret dari TPID dengan menyediakan Toko Pengendali Inflasi yang menjual produk-produk dari Perum Bulog, seperti beras Program Harga Pangan (PHP), Minyakita, serta produk Bulog lainnya yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo menyambut baik permohonan tersebut dan siap menindaklanjutinya.
“Pemda Boalemo mendukung penuh langkah yang diusulkan Kapolda Gorontalo. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Lahmuddin
Wabup menambahkan, Pemda telah menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) untuk segera melakukan identifikasi toko atau lapak yang dapat dijadikan sebagai Toko Pengendali Inflasi Daerah.
Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Boalemo dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini telah tersedia satu Toko Pengendali Inflasi di Kecamatan Tilamuta, yakni Hi Mart.
“Untuk tahap awal, Kecamatan Tilamuta sudah memiliki satu Toko Pengendali Inflasi. Sementara untuk kecamatan lainnya, tim kami sedang melakukan identifikasi lanjutan terhadap toko atau lapak yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perekonomian Setda Boalemo, Ruslan Djibu, melaporkan bahwa pihaknya bersama tim telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap unit-unit penjualan gas elpiji serta lapak-lapak penjualan tujuh bahan pokok di wilayah Kabupaten Boalemo.
Ia juga memaparkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Kabupaten Boalemo mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada beberapa komoditas strategis.
Komoditas cabai rawit tercatat mengalami kenaikan IPH dan menempatkan Boalemo pada peringkat ke-6 dari 10 kabupaten/kota, sementara telur ayam ras berada pada peringkat ke-2 dari 20 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH.
“Kenaikan ini perlu diwaspadai karena berpotensi terus meningkat seiring naiknya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan,” ungkap Ruslan Djibu.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo meminta TPID untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret dalam mengendalikan kenaikan IPH.
“Kita harus gerak cepat. Jika tidak segera dilakukan pengendalian, kenaikan IPH ini bisa berlangsung cukup lama, apalagi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri sangat tinggi,” tegas Plt Sekda
Ia menekankan perlunya langkah-langkah strategis yang terukur, tepat sasaran, dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam arahannya menyoroti masih adanya kepala dinas di daerah yang belum turun langsung ke lapangan. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap terjadinya inflasi di daerah.
“Kami menghimbau OPD teknis yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Inflasi agar turun langsung ke lapangan, melakukan pemantauan, dan mengambil langkah strategis sesuai kewenangannya,” tegas Sekjen Kemendagri.
Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
