Penulis : Rio Potale.
Dalam kehangatan peringatan Hari Ayah, kita diingatkan akan peran fundamental seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Sosok yang melindungi, membimbing, dan menjadi pilar kekuatan bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, seorang Bupati sejatinya mengemban peran yang sama sebagai “ayah” bagi seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya?
Bupati : Sosok Ayah dalam Keluarga Besar Pemerintahan.
Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati bukan sekadar pimpinan administratif. Ia adalah kepala keluarga besar yang terdiri dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, anggota DPRD, hingga seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat. Seperti seorang ayah dalam keluarga, Bupati memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, memberikan arahan, dan memastikan setiap “anggota keluarga” bekerja dalam sinergi untuk kesejahteraan bersama.
Wakil Bupati, Sekda, dan para Kadis adalah mitra terdekat yang seharusnya menjadi tangan kanan dalam mewujudkan visi pembangunan. Mereka bukan lawan atau kompetitor, melainkan bagian dari tim yang harus solid di bawah koordinasi kepala daerah. Begitu pula dengan anggota DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mereka adalah mitra kerja dalam sistem checks and balances yang sehat, bukan musuh politik yang harus dilawan.
Pentingnya Posisi “Ayah” Dijaga, Bukan Dimusuhi.
Seperti halnya dalam keluarga, ketika sosok ayah dihormati dan posisinya dijaga, maka keharmonisan akan tercipta. Sebaliknya, jika ada upaya untuk melemahkan, merongrong, atau bahkan memusuhi kepala keluarga, yang terjadi adalah kekacauan dan perpecahan yang merugikan semua pihak.
Dalam konteks pemerintahan daerah, ketika posisi Bupati dilemahkan melalui konflik yang sengaja diciptakan, yang menderita bukan hanya sang Bupati, tetapi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pembangunan terhambat, program-program kesejahteraan mandek, dan energi yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru terkuras untuk mengelola konflik internal.
Bahaya Manajemen Konflik untuk Kepentingan Terselubung.
Sayangnya, tidak jarang kita menyaksikan bagaimana manajemen konflik sengaja dibangun dengan agenda-agenda terselubung. Ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu baik ekonomi, politik, maupun kekuasaan yang dengan sengaja menciptakan gesekan antara Bupati dengan bawahannya, atau antara eksekutif dengan legislatif.
Konflik buatan ini sangat berbahaya karena :
Melumpuhkan Kinerja Pemerintahan
Ketika kepala daerah sibuk menghadapi konflik internal, fokus terhadap pelayanan publik dan pembangunan akan terabaikan. Masyarakat yang menjadi korban akhirnya.
Menciptakan Ketidakstabilan Politik
Daerah yang tidak stabil secara politik akan kesulitan menarik investasi, menggerakkan roda ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Memecah Belah Soliditas Tim
Seperti keluarga yang retak, pemerintahan yang penuh konflik internal akan kehilangan kekompakan dan efektivitas dalam menjalankan program-program strategis.
Mengorbankan Rakyat untuk Ego Segelintir Orang
Pada akhirnya, konflik yang diciptakan hanya menguntungkan segelintir pihak dengan kepentingan pribadi, sementara rakyat luas yang harus menanggung akibatnya.
Membangun Pemerintahan yang Harmonis : Kembali ke Esensi Keluarga.
Peringatan Hari Ayah seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali esensi kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Beberapa hal yang perlu dipahami bersama:
Hormati Posisi Kepala Daerah.
Bukan berarti tidak boleh mengkritik atau mengawasi, tetapi kritik dan pengawasan harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan dalam koridor yang tepat. Menghormati posisi kepala daerah berarti menjaga martabat institusi dan stabilitas pemerintahan.
Bangun Komunikasi yang Terbuka.
Seperti dalam keluarga, komunikasi adalah kunci. Jika ada perbedaan pendapat atau ketidakpuasan, sampaikan melalui jalur yang benar dengan niat untuk mencari solusi, buka
