NARASI21.ID- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakatnya terus diperkuat.
Langkah strategis ini ditegaskan melalui pelaksanaan rapat koordinasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) Tahun 2026 bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Ruang Rapat Sekda Bone Bolango, Rabu (10/6/2026).
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM RI, Agus Yudi Prayudana, mengungkapkan bahwa Program KPPA kini telah terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional (RPJMN). Oleh karena itu, daerah didorong untuk memasukkan program ini ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).
“Pemerintah daerah memiliki peran sebagai orkestrator keamanan pangan. Program ini mendorong integrasi pengawasan di seluruh rantai pangan guna menjamin standar kesehatan masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting,” ujar Agus.
Keberhasilan daerah dalam program ini akan dinilai secara menyeluruh melalui lima aspek utama, yaitu komitmen regulasi pimpinan daerah, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengawasan lapangan, monitoring evaluasi, serta inovasi daerah.
“BPOM mencatat saat ini sudah ada 85,4 persen atau 439 kabupaten/kota di Indonesia yang telah bergerak menjalankan program ini,”kata Agus Yudi Prayudana.
Menanggapi arahan tersebut, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyambut baik kedatangan tim BPOM RI yang dinilai memberikan motivasi besar bagi daerah.
Iwan menegaskan bahwa urusan keamanan pangan tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja, melainkan butuh kerja gotong royong.
“Ini bukan hanya tugas dinas terkait, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena pangan aman merupakan hak masyarakat yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah,” tegas Iwan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bone Bolango menyatakan siap memperkuat seluruh aspek administrasi, koordinasi, serta sinergi lintas sektor demi memastikan implementasi Program Kabupaten Pangan Aman berjalan optimal di lapangan.
