NARASI21.ID- Bone Bolango tak ingin pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada kekuatan APBD. Pemerintah daerah kini membuka ruang lebih lebar bagi dunia usaha untuk masuk dan menggerakkan potensi daerah, dengan investasi didorong menjadi motor baru pembukaan lapangan kerja, geliat ekonomi, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi sepanjang berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang berlaku.
Iwan mengatakan, kapasitas fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, keterlibatan sektor swasta melalui investasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah sangat welcome terhadap investasi, karena kita memandang pertumbuhan daerah ini tidak bisa semata-mata mengandalkan APBD atau keuangan pemerintah daerah,” ujar Iwan saat diwawancarai, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong tumbuhnya investasi dari dunia usaha dengan tetap menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai landasan utama.
Bone Bolango, kata Iwan, memiliki modal besar untuk menjadi daerah tujuan investasi. Potensi tersebut tersebar di berbagai sektor unggulan, mulai dari pariwisata, pertanian, perikanan hingga pertambangan.
“Kita sangat welcome tumbuhnya investasi di Bone Bolango dengan kekayaan alam yang ada,” katanya.
Tak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, posisi strategis Bone Bolango yang berdekatan dengan pusat Provinsi Gorontalo juga dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan sektor jasa sekaligus berbagai aktivitas ekonomi penunjang.
Termasuk di dalamnya peluang investasi pada sektor pergudangan dan industri yang dinilai dapat memperluas basis ekonomi daerah.
“Di samping itu kita juga memanfaatkan kedekatan kita dengan pusat Provinsi Gorontalo, sehingga sektor jasa juga sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Investasi yang menawarkan pergudangan dan industri juga kita buka,” jelas Iwan.
Meski pintu investasi dibuka selebar-lebarnya, Iwan menegaskan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan penanaman modal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses investasi.
Ia memastikan, sepanjang proses tersebut dapat dipermudah sesuai ketentuan, pemerintah daerah akan memberikan kemudahan bagi investor.
“Sepanjang bisa kita permudah, kita akan lakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Iwan, kemudahan investasi bukan sekadar soal menarik modal masuk ke daerah. Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan investasi yang hadir memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu dampak yang paling diharapkan adalah terbukanya lapangan kerja baru yang tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD.
“Dengan adanya investasi ini bisa membuka lapangan kerja dan geliat ekonomi baru serta peningkatan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
