NARASI21.ID- Menyikapi dinamika yang berkembang di masyarakat terkait kehadiran sejumlah Warga Negara Asing (WNA) di area VVIP pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, memberikan klarifikasi resmi.
Zulkifli menegaskan bahwa kehadiran para WNA tersebut merupakan bagian dari delegasi calon investor strategis yang sedang mematangkan rencana kerja sama bisnis (Business to Business/B2B) untuk pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa penempatan mereka di jajaran VVIP merupakan standar keprotokolan sebagai bentuk penghormatan kepada mitra strategis yang akan membawa investasi besar bagi Bone Bolango.
Lebih jauh, Zulkifli menepis kekhawatiran mengenai pembiayaan proyek-proyek yang akan dijalankan. Ia memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan dan digitalisasi tersebut murni menggunakan dana pihak swasta tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Mereka bukan tamu biasa. Saat ini sedang dibahas rencana investasi besar yang mencakup penyediaan motor listrik, pemasangan videotron di seluruh kecamatan, pengadaan drone pertanian, pembangunan pabrik pakan, pengembangan hidroponik, pabrik briket, fasilitas cold storage perikanan, hingga pembangunan tower internet gratis dengan radius 5-10 kilometer di beberapa titik,” ungkap Zulkifli dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Skema investasi ini telah dirancang sedemikian rupa agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Pemerintah daerah, menurut Zulkifli, telah memberikan syarat tegas agar seluruh investasi dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Tujuannya agar BUMD Bone Bolango bisa sehat dan profit. Kami juga merancang skema ini agar memberikan efek ganda (multiplier effect) hingga ke tingkat desa melalui sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” tambahnya.
Selain membuka lapangan kerja dan memajukan infrastruktur, skema ini diproyeksikan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Zulkifli menjelaskan bahwa jika Pemerintah Daerah nantinya membutuhkan produk atau fasilitas dari delapan sektor yang dikembangkan, maka pengadaan wajib dilakukan melalui pintu BUMD.
“Selain Pemda mendapat harga yang ekonomis, perputaran uang tetap berada di daerah dan PAD dipastikan masuk melalui BUMD,” pungkas Zulkifli.
