NARASI21.ID – Ketidakdisiplinan waktu di lingkungan pemerintahan bukan sekadar persoalan terlambat menghadiri kegiatan. Lebih dari itu, sikap tersebut dapat menghambat koordinasi, mengganggu efektivitas pengambilan keputusan, hingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian serius Bupati Boalemo, Drs. H. Rum Pagau, saat memberikan teguran keras kepada sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dinilai belum menunjukkan kedisiplinan waktu.
Teguran tersebut disampaikan Bupati Rum Pagau saat menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Senin (09/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati tampak geram karena masih terdapat sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diundang, namun tidak hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Bagi Rum Pagau, ketepatan waktu merupakan bagian mendasar dari tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan. Apalagi, setiap agenda resmi pemerintah memiliki tujuan dan kepentingan yang membutuhkan keterlibatan serta keseriusan seluruh perangkat daerah.
Ia menilai, ketidakdisiplinan seorang pejabat tidak hanya mencerminkan buruknya etos kerja pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja organisasi yang dipimpinnya.
Terlebih, kegiatan High Level Meeting TPID merupakan forum strategis yang membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah.
“Karena itu, seluruh kepala OPD diminta memiliki komitmen terhadap setiap agenda pemerintahan, termasuk menghargai waktu yang telah ditetapkan,” ungkap Bupati
Bupati juga menekankan bahwa pimpinan OPD harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Tidak mungkin membangun budaya kerja yang disiplin apabila para pemimpinnya justru tidak mampu memberikan contoh yang baik.
Ketegasan Rum Pagau ini menjadi sinyal bahwa kedisiplinan aparatur bukan lagi hal yang bisa ditawar. Setiap pejabat dan ASN dituntut menunjukkan profesionalisme, tanggung jawab, serta keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Sebab, pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan setiap tanggung jawabnya,” pungkasnya
