Audiensi BPKP Gorontalo Paparkan Hasil Pengawasan 2025 dan Arah Pembinaan 2026, Dorong Penguatan SPIP Terintegrasi di Boalemo

NARASI21.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo melaksanakan audiensi penyampaian hasil pengawasan Tahun 2025 sekaligus pemaparan rencana pembinaan dan pengawasan Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di kantor BPKP Kota Gorontalo tersebut dihadiri Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau dan kepala-kepala OPD. Jumat, (13/02)

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pengawasan sekaligus memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam mendukung pencapaian target RPJMD provinsi serta kabupaten/kota.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohammad Riyanyo, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa audiensi tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala BPKP Pusat terkait implementasi SPIP Terintegrasi.

SPIP Terintegrasi merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

“SPIP Terintegrasi tidak hanya bicara kepatuhan administrasi, tetapi bagaimana pengendalian internal mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” ujar Mohammad Riyanyo

Terkait penerapan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Boalemo, Mohammad Riyanyo mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, yakni 2024–2025, belum dilakukan penilaian SPIP.

Hal ini disebabkan belum siapnya dokumen pendukung pelaksanaan SPIP Terintegrasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan belum optimalnya peran pimpinan OPD dalam mengawal proses penerapan SPIP di lingkungan kerjanya.

“Kami melihat masih ada pimpinan OPD yang belum sepenuhnya memahami konsep SPIP Terintegrasi. Dalam praktiknya, justru asesor yang lebih menguasai, sehingga penyelenggaraan SPIP di daerah belum mampu mencapai tingkat maturitas Level 3 atau Terdefinisi,” jelasnya

BPKP Perwakilan Gorontalo berharap Inspektorat Daerah dapat mengambil peran terdepan dalam mendorong optimalisasi penerapan SPIP Terintegrasi.

Pengawasan, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan presiden dan kementerian terkait, tetapi juga harus mampu menggerakkan pengawasan terhadap program-program strategis daerah yang berkaitan langsung dengan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pembinaan, BPKP Perwakilan Gorontalo menginisiasi audiensi ini untuk menjabarkan peran pengawasan terhadap program strategis nasional dan daerah.

Sepanjang Tahun 2025, BPKP Perwakilan Gorontalo mencatat telah melaksanakan pengawasan dalam bentuk assurance sebanyak 408 kali, serta pengawasan berbasis consulting sebanyak 84 kali.

“Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi seluruh unsur strategis, pemerintah daerah yang baru, termasuk Inspektur Daerah yang baru, mampu mengantarkan Kabupaten Boalemo mencapai level maturitas SPIP yang diharapkan,” tegas Mohammad Riyanyo

Suasana audiensi berlangsung meriah ketika Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo memberikan kejutan dengan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-65 kepada Rum Pagau, yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menanggapi pemaparan BPKP, Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BPKP Perwakilan Gorontalo dalam menyampaikan kondisi riil implementasi SPIP Terintegrasi di daerahnya.

“Saya bersyukur karena hari ini BPKP Perwakilan Gorontalo secara terbuka menyampaikan kondisi penerapan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Boalemo, meskipun hasilnya belum memuaskan,” ujar Rum Pagau

Ia mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Boalemo belum mampu menyajikan nilai penerapan SPIP Terintegrasi.

Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari banyaknya pimpinan OPD yang baru dilantik serta mutasi jabatan yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya.

“Saya sepakat dengan strategi sinergi dan kolaborasi yang ditawarkan. Tanpa kebersamaan, sulit mencapai tujuan besar. Kita bisa belajar dari Batam yang dirancang untuk menyaingi Singapura, namun hingga kini belum tercapai karena masih kuatnya ego sektoral,” ungkapnya

Bupati Rum Pagau berharap seluruh pimpinan OPD dapat bekerja lebih sungguh-sungguh, khususnya OPD yang mengelola program strategis daerah yang berkaitan langsung dengan visi dan misi bupati.

Rum Pagau juga menegaskan agar Inspektorat Daerah menjadi pilar terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.

“Mari kita bekerja dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Boalemo,” tegasnya

Dalam sesi diskusi, Inspektur Kabupaten Boalemo, Toska Muda, menyatakan kesiapan untuk mengemban tugas tersebut, terutama dalam mendorong pencapaian dan peningkatan nilai maturitas SPIP Terintegrasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Sherman Moridu menyoroti pentingnya audit prioritas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk memastikan ketepatan pemungutan pajak daerah seperti opsen PKB, mengingat daerah memiliki Samsat.

“Kami berharap ada rekomendasi khusus dari BPKP Perwakilan Gorontalo sebagai dasar perbaikan pengelolaan PAD. Kami siap mendukung penuh komitmen Bupati dalam meningkatkan penerapan SPIP Terintegrasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Asri menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun dashboard untuk memetakan potensi optimalisasi, baik dari sisi tata kelola maupun digitalisasi.

Asri menegaskan kesiapan BPKP dalam memberikan pendampingan pengawasan yang berfokus pada strategi dan pencapaian target, bukan semata pada aspek audit.

Perwakilan Dewan juga menyampaikan bahwa masih sering ditemukan temuan berulang dalam pelaksanaan kegiatan di sejumlah OPD. Mereka meminta atensi khusus dari BPKP Perwakilan Gorontalo terhadap perangkat daerah yang memiliki permasalahan kompleks dalam penyelenggaraan program dan pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo mengungkapkan bahwa capaian penanganan stunting di daerah telah memenuhi standar nasional berkat pendampingan dan pengawasan BPKP. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam melanjutkan program penuntasan stunting ke depan.

“Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan maturitas SPIP Terintegrasi, serta memastikan setiap program strategis daerah berjalan efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

Exit mobile version