NARASI21.ID – Sikap tegas dan berintegritas kembali dinyatakan oleh Bupati Boalemo, yang menolak menerima fasilitas dari Bank SulutGo (BSG) saat melakukan perjalanan dinas (perdis) ke luar daerah.
Penolakan itu dilakukan bukan hanya pada pemerintahan saat ini, tapi sejak menjabat pada periode pertama, karena seluruh kebutuhan perjalanan telah dibiayai oleh anggaran resmi Pemerintah Daerah (Pemda) melalui mekanisme Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Langkah tersebut menjadi bukti nyata komitmen Bupati Boalemo dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika pemerintahan.
Rum Pagau menilai, pejabat publik harus memahami batasan penggunaan fasilitas dan tidak boleh menerima keuntungan ganda dari pihak mana pun, termasuk dari lembaga mitra pemerintah seperti Bank SulutGo.
“Saya sudah dibiayai oleh daerah. Semua kebutuhan selama perjalanan sudah ditanggung melalui SPPD, jadi tidak pantas lagi kalau menerima fasilitas tambahan dari pihak lain,” tegas Bupati disela sambutan pada kegiatan Launching Program KUR Bohusami Bakobong di Pendopo Kantor Bupati, Senin (13/10)
Menurutnya, setiap perjalanan dinas memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran yang jelas. Oleh karena itu, menerima tambahan fasilitas di luar mekanisme resmi bisa menimbulkan kesan tidak etis dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Kita harus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kalau sudah dibiayai negara, jangan lagi menerima fasilitas pribadi dari lembaga mana pun. Itu bukan hanya soal aturan, tapi soal moral dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara,” kata Bupati Rum
Bupati juga menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Bank SulutGo tetap berjalan baik dan profesional.
Rum Pagau menyebut, kerja sama antara daerah dan lembaga keuangan daerah harus dilandasi asas kemitraan yang sehat dan transparan, bukan dengan imbalan atau bentuk fasilitas pribadi.
“Kita tetap bermitra dengan BSG dalam banyak program, tapi semua dilakukan secara resmi dan transparan. Saya tidak ingin hubungan kerja daerah diwarnai hal-hal yang bisa menimbulkan persepsi negatif,” jelasnya.
Penolakan fasilitas ini juga mencerminkan upaya Bupati Boalemo dalam memperkuat budaya antikorupsi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Bupati Rum ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Langkah sederhana namun bermakna ini mempertegas karakter kepemimpinan Bupati Boalemo yang dikenal tegas, jujur, dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai integritas birokrasi.
Dalam era pemerintahan modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi, sikap seperti ini menjadi teladan bagi seluruh pejabat publik di daerah.
“Integritas itu bukan hanya soal aturan tertulis, tapi tentang kesadaran moral. Kalau kita jujur dan amanah, rakyat akan percaya, dan pemerintahan akan kuat,” pungkasnya
REDAKSI – MITRO NANTO
