NARASI21.ID- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Kantor Pertanahan setempat guna menggenjot percepatan sertifikasi aset tanah milik daerah. Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mengamankan kekayaan negara dari potensi sengketa maupun pengalihan status.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah milik Pemda Bone Bolango di Kantor Pengacara Negara Kejari Bone Bolango, Kamis (3/9/2026).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, Ilkham Mooduto, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1.597 bidang aset tanah milik pemerintah daerah, baru 287 bidang yang telah mengantongi sertifikat resmi. Artinya, masih ada lebih dari 1.300 bidang yang memerlukan penanganan khusus.
”Sertifikat ini bukan hanya sekadar lembaran kertas atau arsip. Sebenarnya ini adalah benteng pertahanan yuridis agar aset pemerintah daerah tetap terlindungi dan tidak bergeser dari hak yang melekat padanya,” ujar Ilkham.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan penuntasan sekitar 70 bidang tanah tambahan pada tahun ini. Proses percepatan ini dilakukan melalui koordinasi intensif lintas instansi guna mengurai berbagai kendala administratif yang ada secara akuntabel.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyampaikan apresiasi tinggi atas pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri serta kerja cepat Kantor Pertanahan. Menurutnya, sebagai daerah yang telah berdiri hampir dua dekade, penelusuran, pendataan, dan kepastian hukum atas aset daerah merupakan pekerjaan rumah yang mendesak.
”Ini bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada pemerintah daerah. Sertifikat yang diserahkan hari ini menjadi dasar penting dalam mengamankan kekayaan daerah sekaligus memperjelas status hukumnya,” kata Ismet.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Bone Bolango memastikan dukungan terhadap agenda strategis ini akan terus diperkuat, termasuk melalui alokasi penganggaran dalam APBD 2027. Sinergi antara Pemkab, Kejari, dan Kantor Pertanahan diyakini menjadi kunci utama agar seluruh aset negara memiliki kekuatan hukum yang jelas dan transparan.
